Ratusan Petani Demo ke DPRD Lampung, Tuntut Reforma Agraria dan Keadilan

Dok. Istimewa

globalnewslampung.com - BANDAR LAMPUNG - Ratusan petani yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (24/9/2025). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional dan menjadi wadah untuk menyuarakan berbagai persoalan agraria yang hingga kini belum terselesaikan.

Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan petani dan perusahaan, penghentian praktik mafia pangan dan tanah, penstabilan harga hasil pertanian, kemudahan akses permodalan, serta pembagian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk petani kecil. Mereka menegaskan bahwa petani tidak ingin hanya dimanfaatkan sebagai sumber suara politik menjelang pemilu, tetapi menginginkan kebijakan nyata yang berpihak pada kesejahteraan.

Koordinator aksi, Yohanes Joko Purwanto, menyampaikan bahwa persoalan agraria di Lampung sudah berlangsung lama tanpa solusi konkret. Menurutnya, petani terus mengalami tekanan akibat konflik lahan, sementara hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi. “Kami tidak ingin lagi janji-janji politik. Kami menuntut langkah nyata dari pemerintah agar petani bisa hidup sejahtera,” tegas Yohanes dalam orasinya.

Aksi tersebut direspons oleh pemerintah daerah. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama sejumlah anggota DPRD, menerima perwakilan massa di Ruang Abung, Kantor Gubernur Lampung. Dalam pertemuan itu, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan segera membentuk tim fasilitasi untuk menindaklanjuti persoalan agraria di Lampung dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait. “Kami mendengar apa yang disuarakan petani. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait,” kata Jihan.

Meski menyambut baik langkah pemerintah, perwakilan petani menekankan bahwa komitmen harus diwujudkan dalam implementasi di lapangan. Mereka juga meminta agar pejabat pemerintah turun langsung menemui massa aksi yang masih berada di sekitar gedung DPRD. “Petani butuh kepastian, bukan hanya pernyataan. Kami ingin ada solusi konkret yang bisa dirasakan langsung,” ujar Yohanes.

Aksi di Lampung ini merupakan bagian dari gerakan nasional petani yang pada hari yang sama juga menggelar audiensi dengan pemerintah pusat. Serikat petani di tingkat nasional menyampaikan enam tuntutan utama, termasuk penghentian konflik agraria, pembatalan impor pangan yang merugikan petani lokal, hingga revisi regulasi agraria dan kehutanan yang dinilai belum berpihak pada rakyat.

Demonstrasi di DPRD Lampung berjalan tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa aksi menyatakan akan terus mengawal janji pemerintah hingga ada langkah nyata yang dirasakan petani. Bagi mereka, reforma agraria sejati bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan di sektor pertanian.

Penulis & Editor: M.Taufiq Hidayat, S.Ds

Bagikan Artikel ini