DPW Gerakan Rakyat Lampung Serahkan Berkas Validasi Keberadaan Partai ke Bakesbangpol

Dok.Istimewa

globalnewslampung.com - BANDAR LAMPUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Provinsi Lampung secara resmi telah menyerahkan dokumen persyaratan administrasi sebagai bagian dari proses validasi keberadaan Partai Gerakan Rakyat di Provinsi Lampung.

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan oleh Sekretaris Wilayah DPW Gerakan Rakyat Lampung, Firmansyah, bersama Yusrizal Karana selaku anggota Tim Asistensi Partai. Berkas diterima langsung oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Lampung, Heriza Kurniawan, S.H., M.IP, pada Senin (9/2/2026).

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Lampung, Heriza Kurniawan, menyampaikan bahwa berkas administrasi yang diajukan DPW Gerakan Rakyat Lampung telah dinyatakan lengkap serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Heriza menjelaskan bahwa mekanisme pengurusan surat pengakuan keberadaan partai politik baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pada dasarnya tidak bersifat kompleks karena telah memiliki landasan hukum dan pedoman teknis yang jelas.

“Dalam proses validasi keberadaan partai politik baru beserta struktur kepengurusannya, tidak diperlukan persyaratan tambahan di luar ketentuan yang telah diatur,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sejumlah dokumen seperti pakta integritas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta surat pernyataan tidak dalam sengketa bukan merupakan syarat wajib dalam proses pengakuan keberadaan partai politik baru.

“NPWP baru dibutuhkan apabila partai politik telah menerima bantuan keuangan dari pemerintah. Umumnya, persyaratan tersebut diberlakukan bagi partai yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum,” terang Heriza.

Meski demikian, Heriza mengingatkan agar setiap pengurus partai politik mencantumkan nomor kontak aktif yang dapat dihubungi, guna mempermudah koordinasi apabila terdapat hal-hal penting yang perlu disampaikan.

Pada kesempatan yang sama, Heriza juga menuturkan bahwa Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, senantiasa membuka ruang komunikasi dengan seluruh partai politik, baik yang telah memiliki perwakilan di DPRD maupun yang belum, sebagai bagian dari tugas gubernur dalam pembinaan kehidupan politik di daerah.

“Gubernur tentu juga perlu menjalin komunikasi dengan pengurus partai politik yang baru terdaftar,” ungkapnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat di beberapa kabupaten/kota sempat mengalami hambatan dalam proses pengajuan berkas akibat adanya permintaan persyaratan tambahan dari Bakesbangpol setempat, seperti NPWP, pakta integritas, dan surat pernyataan tidak dalam sengketa. Perbedaan penerapan aturan tersebut menyebabkan proses administrasi di sejumlah daerah menjadi tertunda.

Menanggapi hal tersebut, Heriza meminta agar DPW maupun DPD segera melakukan koordinasi apabila kembali menghadapi kendala serupa. “Apabila masih ditemukan persoalan seperti itu, silakan segera menghubungi saya,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Gerakan Rakyat Provinsi Lampung, Firmansyah, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong seluruh pengurus partai di tingkat kabupaten/kota untuk segera menuntaskan pemenuhan persyaratan administrasi ke Bakesbangpol di wilayah masing-masing.

Ia menambahkan, apabila pengurus DPD menemui kendala dalam proses validasi, mereka dapat berkoordinasi dengan Tim Asistensi yang telah dibentuk oleh DPW.

“Dalam waktu dekat, DPW akan menggelar diskusi melalui zoom meeting yang melibatkan pengurus DPW, DPD, serta Tim Asistensi guna mencari solusi bersama. Target kami, seluruh DPD dapat tervalidasi sebelum akhir Februari,” pungkasnya. (*rls)

Editor: M.Taufiq Hidayat, S.Ds 

Bagikan Artikel ini