Mendagri Tito Karnavian Dorong Penguatan Integritas Pilkada Usai OTT Bupati Lampung Tengah

Dok. Istimewa

globalnewslampung.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum'at (12/12/2025). 

Dalam keterangannya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Mendagri menyatakan bahwa penangkapan tersebut harus menjadi peringatan serius bagi para kepala daerah untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

Ia juga menyampaikan keprihatinan karena masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, meskipun telah mengikuti pembekalan dan pelatihan integritas seperti retret kepala daerah. 

“OTT ini menjadi warning bagi teman-teman kepala daerah lain agar terus menjaga komitmen terhadap integritas dan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi,” ujar Tito kepada wartawan. 

Mendagri juga menekankan bahwa meskipun Pilkada secara langsung merupakan wujud demokrasi, sistem ini tidak otomatis menjamin bahwa pemimpin yang terpilih akan berintegritas tinggi. 

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen kepala daerah agar dapat lebih efektif menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan beretika. 

Kasus OTT Bupati Lampung Tengah yang terjadi pada 9–10 Desember 2025 ini mengakibatkan Ardito Wijaya dan beberapa pihak lain ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Hal ini menunjukkan maraknya masalah korupsi di tingkat daerah dan pentingnya upaya pencegahan yang lebih sistematis. 

Tito menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengkaji dan memperbaiki sistem seleksi serta pembinaan kepala daerah, termasuk memperkuat pengawasan internal, pendidikan etika birokrasi, dan pelaksanaan Pilkada yang lebih transparan agar masyarakat mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah dan mampu menjalankan amanah publik dengan baik.

Penulis: Ansori/rls

Editor: M.Taufiq Hidayat, S.Ds

Bagikan Artikel ini